BEKASI, LENSA INDONESIA –
Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam merealisasikan target pembangunan dan pendapatan daerah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bekasi. Hingga November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dilaporkan baru mencapai sekitar Rp2 triliun dari target sebesar Rp4,6 triliun.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai capaian tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki arah kebijakan dan prioritas kerja yang jelas agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Politisi yang akrab disapa Iwang tersebut menyampaikan bahwa persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak hanya berkaitan dengan rendahnya realisasi pendapatan daerah. Sejumlah sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur, penyerapan anggaran, penanganan sampah, hingga kondisi sungai, juga dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius.
Ia menegaskan, berbagai persoalan pemerintahan tidak seharusnya terus dikaitkan dengan kendala kepemimpinan pada periode sebelumnya. Pasalnya, roda pemerintahan tetap berjalan melalui mekanisme pelaksana tugas ketika kepala daerah definitif berhalangan menjalankan kewenangannya.
Selain itu, sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, dinilai masih membutuhkan peningkatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Seiring dengan dilantiknya Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif, Iwang berharap adanya percepatan pembenahan birokrasi dan peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, efektivitas kepemimpinan kepala daerah harus diikuti dengan kinerja jajaran birokrasi yang sejalan. Koordinasi dan kesamaan langkah antar-OPD menjadi faktor penting dalam memastikan program pemerintah berjalan secara optimal.
Lebih lanjut, Iwang mengingatkan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
Dokumen RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bekasi, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka perkembangan realisasi program pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, normalisasi sungai, rehabilitasi sekolah, hingga peningkatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD perlu dilakukan secara terukur agar setiap program memiliki target yang jelas dan tidak menyimpang dari prioritas pembangunan daerah.
Iwang menilai masih terdapat kesenjangan antara target pembangunan yang telah direncanakan dengan realisasi di lapangan. Karena itu, Pemkab Bekasi diharapkan segera memperkuat fokus kerja, meningkatkan efektivitas anggaran, serta memastikan seluruh perangkat daerah bertanggung jawab terhadap target kinerjanya.
Ia berharap kepemimpinan pemerintahan saat ini mampu menghadirkan perubahan nyata melalui percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. (Donna)
